Berita Desa

Antisipasi Gejolak Di Masyarakat, Pemdes Conggeang Kulon Gelar Rapat Terbatas bersama RT dan RW Bahas Bantuan Sosial

CONGGEANG KULON, conggeangkulon.desa.id – Pemerintah Desa Conggeang Kulon menggelar rapat terbatas bersama RT dan RW di setiap dusun kewilayahan untuk menyamakan persepsi mengenai calon penerima bantuan sosial terdampak Covid-19. Rapat terbatas ini dilaksanakan pada Minggu (19/4/20) bertempat di tiga dusun, yautu bale dusun kawungluwuk, posko conggeang dan wisata sirah cipatat.

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh RT/RW tingkat Dusun, BPD, Kadus, relawan juga Pendamping PKH Kabupaten Sumedang selaku narasumber utama.

Edy Komala, Aparat Desa Conggeang Kulon  menyampaikan “Sengaja kami laksanakan rapat terbatas bersama  RT dan RW untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terkait informasi bansos yang sesungguhnya, mengingat RT RW adalah ujung tombak pemerintahan desa yang akan banyak dipertanyakan oleh warganya, jadi apabila tidak bisa memberikan informasi tepat  dikhawatirkan nanti menimbulkan gejolak di masyarakat, dan tuduhan negatif kepada RT RW juga pemerintah desa”. Jelasnya

Dari hasil pendataan dan verifikasi yang sudah dilaksanakan, pemerintah desa conggeang kulon menyampaikan jumlah usulan bantuan terdampak Covid-19 adalah sebanyak 522 KK dan merupakan usulan dengan angka tertinggi ke dua di 12 Desa Kecamatan Conggeang.

Ae Saepudin, Sekretaris Desa menambahkan “Angka tersebut adalah yang kami usulkan bukan berarti semuanya yang akan menerima bantuan, tapi mudah mudahan dapat terealisasi semuanya, kami berusaha semaksimal mungkin, juga yang harus dipahami warga adalah pemerintah desa conggeang kulon bukan eksekutor (penentu) kebijakan penerima bansos”. Paparnya

Bale Dusun Kawungluwuk

Selanjutnya, Ari Arifin selaku Narasumber menjelaskan “pada dasarnya dengan adanya kasus corona ini banyak yang terdampak dan dirugikan secara ekonomi maka pemerintah memberikan bantuan sosial, yang perlu digaris bawahi acuan bantuan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pada data DTKS ini, ada yang sudah terjaring program bantuan sosial seperti PKH, Sembako, Kartu Prakerja itu tidak akan menerima bantuan, yang akan menerima bantuan itu adalah yang belum terjaring program bantuan sosial. Dan yang belum masuk data DTKS dilakukan pendataan oleh pemerintah setempat melibatkan RT”. Jelasnya

Bantuan sosial ini terdiri dari berbagai sumber diantaranya dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD-Prov Jawa Barat), Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten Sumedang), Pemerintah Desa (Dana Desa).

“Jadi angka 522 KK yang disebutkan pa ulis tadi itu akan dibidik oleh pusat, provinsi, daerah, dan dana desa, saling mengcover. Juga, nanti untuk antisipasi permasalahan dilapangan, Pak RT/RW sampaikan kepada warganya bahwa bantuan sosial kali ini akan berbeda-beda nominal, waktu dan sumber anggarannya, untuk menjawab tuduhan-tuduhan negatif karena ada kecemburuan sosial antar penerima manfaat bansos ini”. Sambung Ari (AA)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button